Artikel

Jangan Terlalu Sibuk dengan Gosip, Awasi Kebijakan Negara

18/05/2026 Admin Yayasan Bagikan:

Oleh : Ahmad Chuvav Ibriy 

Belakangan ini ruang publik kita terlalu mudah dipenuhi gosip personal para tokoh politik. Isu soal kehidupan pribadi, rumor murahan, hingga sensasi media sosial sering lebih ramai dibanding pembahasan tentang pajak, utang negara, harga kebutuhan pokok, atau arah kebijakan ekonomi. Akibatnya, energi masyarakat habis untuk perdebatan emosional, sementara keputusan-keputusan besar yang memengaruhi hidup rakyat berjalan tanpa pengawasan serius.

Padahal dalam negara demokrasi, yang paling penting bukan kehidupan pribadi pejabat, melainkan kebijakan yang mereka buat. Rakyat seharusnya lebih sibuk bertanya: apakah ekonomi benar-benar membaik? Apakah lapangan kerja tersedia? Apakah pajak yang dipungut digunakan secara tepat? Apakah kekayaan negara dikelola secara transparan? Dan apakah aparat negara tetap berada dalam koridor hukum dan demokrasi?

Kritik terhadap pemerintah tentu sah dan perlu. Kabinet yang besar, meningkatnya beban fiskal, naiknya pajak, proyek-proyek strategis yang kontroversial, hingga kekhawatiran terhadap relasi sipil dan militer memang layak diperdebatkan secara terbuka. Begitu pula pengelolaan aset negara melalui lembaga investasi atau superholding BUMN harus diawasi ketat agar tetap transparan dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.

Namun kritik juga harus tetap berpijak pada data dan akal sehat. Tidak semua kebijakan buruk otomatis berarti negara sedang menuju kehancuran, dan tidak semua proyek pemerintah adalah konspirasi oligarki. Demokrasi membutuhkan kewaspadaan, tetapi juga membutuhkan ketenangan berpikir agar masyarakat tidak terjebak pada rasa marah yang berlebihan.

Yang berbahaya justru ketika publik kehilangan kemampuan membedakan antara kritik yang substantif dan narasi yang hanya membakar emosi. Akibatnya, masyarakat mudah terpecah, mudah diarahkan oleh sensasi, dan lupa membangun pengawasan yang benar-benar kuat terhadap kekuasaan.

Karena itu, perhatian rakyat seharusnya mulai bergeser dari gosip menuju substansi. Dari urusan ranjang menuju urusan anggaran. Dari drama media sosial menuju pengawasan kebijakan publik. Sebab masa depan negara tidak ditentukan oleh rumor pribadi para pejabat, tetapi oleh keputusan-keputusan politik dan ekonomi yang dibuat setiap hari atas nama rakyat.

Gresik, 18 Mei 2026