Artikel

Negara Jangan Ugal-ugalan di Tengah Rakyat yang Terhimpit

24/04/2026 Admin Yayasan Bagikan:

Oleh: Ahmad Chuvav Ibriy

Rangkaian kebijakan pengadaan negara belakangan ini memunculkan kegelisahan publik. Dari pengadaan kendaraan operasional, ribuan sepeda motor, atribut bernilai miliaran, hingga kerja sama sistem IT bernilai triliunan rupiah—semuanya datang berturut-turut di saat kondisi ekonomi rakyat ngos-ngosan. Bukan semata soal angka, tetapi soal rasa keadilan dan kepekaan negara terhadap denyut kehidupan warganya.

 

Tidak ada yang menolak pembangunan. Negara memang harus bergerak, berinovasi, dan membangun sistem yang lebih modern. Namun, pembangunan tanpa kepekaan sosial hanya akan melahirkan jarak antara pemerintah dan rakyat. Ketika dapur masyarakat masih berasap tipis, ketika harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, maka setiap kebijakan bernilai besar akan dibaca bukan sebagai kemajuan, melainkan sebagai ketidakpekaan.

 

Secara khusus, publik juga berhak menyoroti peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini mulai diikuti dengan pengadaan sistem IT bernilai besar bekerja sama dengan Peruri. Program MBG pada dasarnya mulia karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak. Namun, ketika implementasinya diiringi dengan anggaran pendukung hingga triliunan rupiah, sementara kondisi ekonomi rakyat sedang tertekan, maka yang muncul adalah pertanyaan tentang skala prioritas. Apakah penguatan sistem sebesar itu sudah mendesak, ataukah seharusnya anggaran lebih difokuskan pada perluasan manfaat langsung bagi penerima? Di titik ini, BGN dituntut bukan hanya menjalankan program, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan turunannya tetap selaras dengan rasa keadilan publik dan kondisi riil masyarakat.Di sinilah negara perlu berhenti sejenak dari sikap yang terkesan “ugal-ugalan” dalam membelanjakan anggaran. Bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi menata ulang prioritas. Dalam kondisi seperti sekarang, yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar: stabilitas harga, lapangan kerja, dan perlindungan daya beli. Jika anggaran besar justru diarahkan pada hal-hal yang tidak dirasakan langsung manfaatnya, maka wajar jika publik bertanya: untuk siapa semua ini?

 

Secara moral, negara memegang amanah. Setiap rupiah dari APBN bukan sekadar angka, melainkan keringat rakyat yang dikumpulkan melalui pajak dan sumber daya lainnya. Dalam perspektif etika pemerintahan, amanah itu menuntut kehati-hatian, bukan sekadar keberanian belanja. Keberanian tanpa kebijaksanaan justru berpotensi melukai rasa keadilan.

 

Lebih dari itu, ada persoalan kepercayaan. Kepercayaan publik adalah modal utama negara. Ia tidak dibangun dari pidato atau klaim keberhasilan semata, tetapi dari konsistensi antara kebijakan dan realitas yang dirasakan masyarakat. Ketika rakyat diminta bersabar menghadapi tekanan ekonomi, tetapi di saat yang sama negara terlihat leluasa menggelontorkan anggaran besar, maka yang tergerus bukan hanya keuangan negara, tetapi juga legitimasi moralnya.

 

Kritik ini bukan untuk melemahkan pemerintah, tetapi justru untuk menguatkan arah kebijakan agar tetap berpijak pada realitas. Negara yang kuat bukanlah negara yang paling banyak menghabiskan anggaran, melainkan negara yang paling tepat menggunakannya. Ketepatan itulah yang hari ini dipertanyakan oleh publik.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan normatif, tetapi transparansi yang utuh: apa urgensinya, bagaimana manfaatnya, siapa yang mengawasi, dan kapan rakyat bisa merasakan dampaknya. Tanpa itu, setiap proyek besar hanya akan menambah daftar panjang kecurigaan.

 

Negara harus ingat: kemarahan rakyat tidak pernah lahir dari angka semata, tetapi dari rasa dipinggirkan. Jika kondisi ekonomi terus menghimpit, sementara kebijakan terasa jauh dari kebutuhan, maka yang muncul bukan hanya kritik, tetapi potensi ketidakpercayaan yang lebih dalam.

 

Saatnya negara menahan diri, menata prioritas, dan kembali mendengar suara rakyat. Karena dalam situasi seperti ini, kebijakan yang paling bijak bukan yang paling besar nilainya, tetapi yang paling terasa manfaatnya.

Gresik ,  24 Apri 2026